Selasa, 21 Juli 2026
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Di tengah anggapan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bekerja saat Pemilu dan Pilkada berlangsung, KPU Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa roda kelembagaan tetap berjalan aktif sepanjang waktu. Bahkan, pasca pesta demokrasi usai, sejumlah agenda strategis terus dijalankan untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.
Pemutakhiran data pemilih secara berkala, pembaruan administrasi partai politik, hingga pendidikan kepemiluan bagi Generasi Z menjadi tiga fokus utama yang kini dijalankan KPU Kabupaten Bekasi, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido, menegaskan bahwa persepsi KPU berhenti bekerja setelah Pemilu merupakan pandangan yang keliru. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU memiliki tanggung jawab yang berlangsung secara berkelanjutan.
"KPU usai pemilu tidak vakum. Pertama, kami sedang menjalankan pemutakhiran daftar pemilih tiga bulan sekali di Kabupaten Bekasi," ujar Ali Rido kepada awak media di Kantor Kelurahan Wanasari, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data pemilih secara berkala menjadi langkah fundamental dalam menjaga akurasi daftar pemilih untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang akan datang. Data yang valid dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, jujur, dan berintegritas.
Selain memastikan data pemilih selalu mutakhir, KPU Kabupaten Bekasi juga tengah melakukan pembaruan data partai politik berdasarkan surat edaran dari KPU RI. Proses tersebut meliputi pendataan perubahan kepengurusan hingga perubahan alamat sekretariat partai politik di Kabupaten Bekasi.
"Kedua, kami menerima surat edaran dari KPU RI untuk melakukan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Bekasi. Sebelum tahapan dimulai, partai politik wajib menyampaikan perubahan kepengurusan maupun perubahan sekretariat," jelasnya.
Tak hanya fokus pada aspek administrasi kepemiluan, KPU Kabupaten Bekasi juga mulai menyiapkan pemilih masa depan melalui program pendidikan kepemiluan yang menyasar pelajar SMA sederajat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran politik dan demokrasi sejak dini bagi Generasi Z.
Meski terkendala efisiensi anggaran, sosialisasi tetap dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah secara acak. Materi yang diberikan pun lebih menekankan pada pemahaman mengenai demokrasi dan kepemiluan, bukan politik praktis maupun keberpihakan kepada pihak tertentu.
"Dengan sosialisasi ke sekolah, anak SMA mendapatkan pengetahuan umum mengenai kepemiluan. Mereka perlu memahami bagaimana energi politik bekerja. Tidak diajarkan ke politik praktis, tetapi diajarkan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas," kata Ali.
Ia menjelaskan, mayoritas pelajar yang saat ini berusia 15 hingga 16 tahun akan memasuki usia pemilih pada pelaksanaan Pemilu berikutnya. Karena itu, pendidikan politik sejak dini dinilai menjadi investasi penting bagi kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
"Jadi sekarang mereka usia 15-16 tahun. Saat nanti pemilihan lagi usia mereka sudah 17 tahun lebih. Jadi mereka berhak mendapatkan edukasi dari sekarang," ujarnya.
Ali Rido juga menegaskan bahwa tugas KPU jauh lebih luas dibanding sekadar menyelenggarakan pemungutan suara. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki mandat untuk merencanakan program dan anggaran kepemiluan, menyusun regulasi, melakukan verifikasi peserta pemilu, menetapkan daftar pemilih tetap, hingga mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara resmi.
Dengan demikian, berakhirnya tahapan Pemilu bukan berarti berakhir pula tugas KPU. Justru pada masa inilah berbagai pekerjaan mendasar dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik pada periode berikutnya.
Melalui pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, penataan administrasi partai politik, dan pendidikan demokrasi bagi Generasi Z, KPU Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa kerja-kerja demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi dibangun melalui proses panjang yang terukur, berkesinambungan, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat sejak dini. ( Redaksi)