Selasa, 11 Agustus 2026
 |
| Foto istimewa |
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Kemegahan perhelatan Gebyar Rakyat Bekasi (GEBRAK) 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 10 Agustus 2026 di kawasan Meikarta, Cikarang Pusat, menuai sorotan.
Di balik parade budaya yang berlangsung meriah dengan melibatkan ribuan peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD), 23 kecamatan, sekolah hingga sanggar seni, muncul pertanyaan publik mengenai sumber pembiayaan, khususnya untuk kostum peserta yang disebut-sebut bernilai jutaan rupiah per set.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam. Ia menilai GEBRAK 2026 secara konsep merupakan kegiatan positif karena mampu menghadirkan hiburan sekaligus mengangkat budaya dan potensi pariwisata Kabupaten Bekasi.
Namun, menurut Mariam, kemeriahan sebuah kegiatan pemerintah harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan efisiensi anggaran.
“Secara substansi acara ini bagus untuk promosi budaya dan pariwisata. Antusiasme masyarakat juga tinggi dan tentu harus diapresiasi. Tetapi di tengah kondisi anggaran pemerintah yang sedang menghadapi berbagai keterbatasan, transparansi pembiayaan menjadi penting,” ujar Mariam.
Ia mempertanyakan dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk mendukung penampilan peserta, termasuk pengadaan atau pembuatan kostum yang digunakan dalam parade.
Menurutnya, Pemkab Bekasi perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta Pemkab terbuka, dari mana sumber anggarannya. Apakah menggunakan APBD, dukungan CSR, swadaya, atau sumber pembiayaan lainnya. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya,” tegasnya.
Mariam menilai transparansi menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas.
Ia menyinggung masih banyak persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tentu ingin Bekasi punya event budaya yang besar dan
membanggakan. Tetapi jangan sampai kemeriahan seremoni justru membuat masyarakat mempertanyakan skala prioritas anggaran. Jalan rusak, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan kebutuhan dasar warga juga harus menjadi perhatian,” katanya.
FWJI, lanjut Mariam, tidak bermaksud mempersoalkan keberadaan GEBRAK sebagai sebuah kegiatan budaya. Sebaliknya, kegiatan tersebut dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola secara transparan, efisien, dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
FWJI juga mendorong agar GEBRAK tidak berhenti sebagai parade tahunan yang meriah di atas panggung dan jalanan.
Menurut Mariam, kegiatan berskala besar semestinya mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM, perajin, penjahit, pekerja seni, hingga pelaku ekonomi kreatif.
“Jangan hanya OPD tampil dengan kostum yang bagus, lalu selesai. Kalau ada kebutuhan kostum dalam jumlah besar, kenapa tidak sebanyak mungkin melibatkan penjahit lokal dan pelaku UMKM Bekasi? Dengan begitu uang yang berputar dari kegiatan pemerintah benar-benar kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai konsep tersebut justru dapat membuat GEBRAK memiliki nilai lebih. Bukan hanya menjadi tontonan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus membuka peluang usaha.
Mariam berharap pelaksanaan GEBRAK pada tahun-tahun mendatang dapat semakin matang dari sisi perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah event pemerintah bukan semata-mata dilihat dari seberapa megah kostum peserta atau seberapa banyak masyarakat yang hadir, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan setelah acara berakhir.
“Kami berharap tahun depan GEBRAK bisa dibuat lebih efisien, tetapi tetap meriah. Kalau ada anggaran yang bisa dihemat, tentu akan lebih baik jika dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” katanya.
FWJI juga menyatakan akan terus mengawal informasi mengenai penyelenggaraan GEBRAK 2026 secara berimbang, termasuk mendorong keterbukaan mengenai sumber dan penggunaan anggaran kegiatan.
Bagi FWJI, kritik terhadap penggunaan anggaran bukan berarti menolak kegiatan budaya. Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar GEBRAK benar-benar menjadi agenda budaya yang membanggakan tanpa meninggalkan pertanyaan mengenai akuntabilitas keuangan daerah.
“Budaya harus kita dukung, kreativitas masyarakat harus kita dorong. Tetapi uang publik juga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Meriah boleh, transparansi jangan ditinggalkan,” pungkas Mariam.
Reporter Catur Sujatmiko