Jumat, 01 Mei 2026
tribatimes.com - Kota Bekasi - Catatan Oleh: Mas’ud Ibnu Rasyid - Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 tidak boleh lagi dipandang sekadar seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi refleksi serius atas posisi buruh dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan subjek utama pembangunan—penggerak industri sekaligus penyangga kesejahteraan nasional.
Namun realitasnya masih menyisakan paradoks. Jumlah buruh Indonesia besar, tetapi posisi tawarnya lemah. Banyak buruh bekerja penuh waktu, bahkan lembur, namun tetap hidup dalam kondisi rentan. Masalah utama yang dihadapi bukan hanya soal rendahnya upah, tetapi lemahnya daya tawar dalam hubungan industrial.
Daya tawar buruh merupakan kunci utama untuk mendorong kesejahteraan. Tanpa kekuatan kolektif, buruh akan terus berada pada posisi yang mudah ditekan—rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, minim perlindungan, dan terbatas dalam negosiasi. Karena itu, penguatan daya tawar harus menjadi agenda utama perjuangan buruh ke depan.
Selama ini, perjuangan sering terjebak pada isu upah minimum. Padahal upah minimum hanyalah batas bawah, bukan ukuran kesejahteraan. Yang harus diperjuangkan adalah upah layak hidup—upah yang memungkinkan buruh memenuhi kebutuhan dasar secara manusiawi: pangan bergizi, tempat tinggal, pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga tabungan untuk masa depan.
Di sisi lain, serikat buruh juga dituntut untuk bertransformasi. Tidak cukup hanya kuat dalam mobilisasi massa di jalanan, serikat buruh harus mampu menjadi kekuatan strategis di meja perundingan. Penguasaan data, pemahaman terhadap kondisi perusahaan, serta kemampuan negosiasi berbasis fakta menjadi kunci keberhasilan di era baru hubungan industrial.
Perubahan struktur ekonomi juga menghadirkan tantangan baru. Munculnya pekerja sektor informal dan ekonomi digital atau Gig Economy memperluas wajah kelas pekerja Indonesia. Namun ironisnya, banyak dari mereka belum mendapatkan perlindungan yang layak. Pekerja platform, kurir, buruh harian, hingga pekerja lepas sering kali bekerja tanpa kepastian penghasilan, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Ketimpangan juga terlihat dari hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan. Ketika produktivitas meningkat, seharusnya kesejahteraan buruh ikut naik. Namun dalam praktiknya, hasil peningkatan produktivitas lebih banyak dinikmati pemilik modal. Di sinilah pentingnya mendorong skema pembagian nilai tambah yang lebih adil, seperti bonus berbasis kinerja dan sistem bagi hasil.
Peran negara dalam hal ini tidak boleh pasif. Negara tidak cukup hanya menjadi penengah konflik, tetapi harus hadir sebagai pelindung keadilan. Pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat, pelanggaran harus ditindak tegas, dan praktik-praktik yang merugikan buruh harus dihentikan. Tanpa kehadiran negara yang kuat, pasar kerja akan cenderung menekan buruh.
Pada akhirnya, tujuan perjuangan buruh bukan semata-mata kenaikan upah. Yang lebih penting adalah terciptanya mobilitas sosial bagi keluarga buruh. Apakah anak buruh bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi? Apakah keluarga buruh hidup sehat? Apakah buruh memiliki jaminan masa depan yang layak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi ukuran sejati kesejahteraan.
May Day 2026 harus menjadi titik balik. Buruh tidak cukup hanya kuat di jalan, tetapi harus kuat di meja perundingan. Tidak cukup hanya menuntut kenaikan upah, tetapi harus memperjuangkan keadilan dalam distribusi kesejahteraan.
Karena pada akhirnya, buruh yang memiliki daya tawar akan memiliki masa depan. Dan buruh yang sejahtera akan melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat yang stabil, serta bangsa yang bermartabat.(Agung Ragil)