Selasa, 05 Mei 2026
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Sorotan tajam datang dari Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan Workshop Akuntabilitas Keuangan & Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi pada Selasa 5 Mei 2026.
Ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam, mengungkapkan kekecewaannya terhadap konsep acara yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Menurutnya, di tengah kebijakan penghematan dan refocusing anggaran yang menekankan prinsip “spending better”, justru terlihat adanya pemborosan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran, penggunaan dana harus hemat, tepat sasaran, dan produktif. Tapi dalam acara ini terlihat adanya konsumsi berlebih, mulai dari nasi kotak untuk tamu undangan hingga jamuan VIP lengkap dengan hidangan penutup berupa duren montong,” ujar Mariam.
Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara tamu VIP dan peserta lainnya. Para pejabat menikmati hidangan khusus di meja tersaji, termasuk buah durian montong sebagai pencuci mulut, sementara peserta lain harus mengantre untuk mendapatkan nasi kotak usai acara.
“Bahkan saat saya tanya kepada pegawai yang membuka durian, disebutkan itu untuk tamu di meja VIP, sisanya untuk dewan. Aroma durian tercium ke seluruh ruangan, tapi tidak semua bisa menikmatinya. Ini menimbulkan kesan eksklusivitas yang tidak pantas,” tambahnya.
Kondisi tersebut juga memantik komentar dari pegawai lain yang hanya bisa mencium aroma tanpa mencicipi. Di sisi lain, para kepala desa sebagai peserta acara harus mengantre untuk mengambil konsumsi serta menerima amplop akomodasi sebesar Rp172 ribu.
“Di mana letak efisiensi anggarannya? Ini justru terlihat sebagai acara mewah. Cuci mulut pakai duren montong dan pulang dapat akomodasi, ini baru pertama kali saya lihat dalam kegiatan resmi pemerintah,” tegas Mariam.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, saat dimintai keterangan terkait anggaran kegiatan tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci.
“Tidak tahu, tanya saja yang lebih mengerti. Intinya kita mengikuti saja. Soal durian, itu hanya beberapa biji saja,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran kegiatan yang seharusnya menjadi contoh dalam forum bertema pengelolaan keuangan desa.
FWJI menilai, kegiatan yang seharusnya menjadi ruang edukasi tentang tata kelola keuangan yang baik justru memberikan contoh yang kontradiktif di lapangan. Mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan serupa agar selaras dengan prinsip efisiensi dan keadilan.
Kegiatan ini menambah daftar kritik terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat penghematan dan transparansi anggaran di tengah tuntutan publik akan tata kelola yang bersih dan berintegritas.(Catur Sujatmiko)