Jumat, 06 Maret 2026
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kabupaten Bekasi menuai sorotan dari kalangan wartawan. Pasalnya, Kabag Ekonomi dinilai tidak mengetahui perkembangan terkait evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya berada dalam lingkup tugas dan koordinasinya.
Secara kelembagaan, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi memiliki tugas dalam perencanaan operasional, pengelolaan, serta pengoordinasian urusan perekonomian dan sumber daya alam (SDA). Tugas tersebut mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, pengembangan ekonomi lokal, koordinasi ketahanan pangan, hingga administrasi pengelolaan SDA.
Selain itu, Bagian Perekonomian juga berperan dalam merencanakan serta mengoordinasikan kebijakan perekonomian daerah, melakukan pembinaan terhadap BUMD, mengelola kebijakan terkait sumber daya alam, serta mengoordinasikan program ketahanan pangan. Bidang ini juga turut berperan dalam pengembangan ekonomi mikro serta kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun saat dikonfirmasi oleh awak media ketika menghadiri kegiatan inspeksi mendadak (sidak) harga sembako di Pasar Tambun bersama Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Kabag Ekonomi Kabupaten Bekasi, Asep Sutendi, mengaku belum mengetahui perkembangan laporan evaluasi BUMD tersebut.
“Bukan di saya. Sejauh ini belum ada hasilnya dan saya tidak bisa apa-apa. Yang melaksanakan tim audit. Sampai sekarang juga belum ada laporan. Berapa lama laporannya saya tidak tahu, itu pekerjaan mereka,” ujar Asep saat dikonfirmasi awak media.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi dari Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Bekasi, Mariam. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap Kabag Ekonomi yang dinilai tidak mampu memberikan penjelasan terkait evaluasi BUMD, padahal hal tersebut berkaitan langsung dengan bidang kerjanya.
“Ini sangat memalukan. Sebagai Kabag Ekonomi yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD, seharusnya mengetahui perkembangan evaluasi tersebut. Masa sampai sekarang belum masuk laporannya ke bidang dia,” kata Mariam.
Menurutnya, pejabat yang memiliki tanggung jawab di bidang perekonomian daerah seharusnya dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik, terutama terkait pengawasan BUMD yang merupakan bagian dari aset daerah.
“Diwawancarai awak media saja enggan dan tidak tahu. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak tahu, padahal itu tugasnya. Sangat disayangkan. Saya lihat kerjanya ngapain saja. Kalau begitu mending jualan di rumah saja,” tegasnya.
Mariam berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang bertanggung jawab di bidang perekonomian daerah. Ia menilai langkah tersebut penting agar pengawasan terhadap BUMD dapat berjalan maksimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.(C.sm)