Menurut Dede, Jalan CBL memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jalan pada umumnya karena berada di antara dua aliran air, yakni saluran irigasi di bagian atas dan Kali CBL di bagian bawah.
"Jalan di CBL itu ada dua sisi, satu sisi saluran irigasi di bagian atas dan kedua Kali CBL yang berada di bawah. Karena kondisi seperti itu kemungkinan besar tanah yang berada di sana labil," ujar Dede saat diwawancarai awak media pada Jumat Juni 2026.
Ia menambahkan, kondisi Air yang menggenangi badan jalan dapat memicu pergeseran tanah yang mengakibatkan jalan amblas di titik-titik tertentu.
"Kemarin sempat banjir. Ketika banjir menggenangi jalan. Setiap tahun kita perbaiki Jalan CBL di satu titik, tetapi kerusakannya bergeser ke titik lain. Jadi akan selamanya seperti itu. Kalau titik ini diperbaiki, nanti akan muncul lagi di titik lainnya karena posisi jalan berada di tengah-tengah," jelasnya.
Meski demikian, DSDABMBK Kabupaten Bekasi memastikan akan terus melakukan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi. Bahkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan ruas jalan tersebut.
"Kita juga sudah menganggarkan anggaran darurat di situ. Mudah-mudahan tahun ini dapat diselesaikan. Saat ini kita terkendala regulasi dan teknis Bina Marga terbaru yang harus disesuaikan," katanya.
Dede mengungkapkan, perubahan harga material akibat kenaikan harga BBM juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan revisi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya.
"Kemarin kan kenaikan harga BBM, secara otomatis RAB yang sudah direncanakan harus dirubah total. Jangan sampai nanti proyek digelar, ternyata harganya tidak masuk dan akhirnya merugikan pihak penyedia jasa," tuturnya.
Lebih lanjut, DSDABMBK berkomitmen untuk tetap menangani kerusakan Jalan CBL sembari menunggu kejelasan regulasi dan penyempurnaan desain teknis agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
"Pokoknya Jalan CBL tetap kita tangani. Sambil menunggu regulasinya seperti apa dan desainnya direview kembali. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan menjadi sia-sia," tegasnya.
Dede juga menilai bahwa penanganan permanen membutuhkan sinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) karena saluran irigasi CBL merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami berusaha bekerja sama dengan BBWS karena saluran irigasi itu kewenangannya ada di pusat. Ketika terjadi banjir, pendangkalan sungai, atau masalah lainnya, itu menjadi kewenangan BBWS. Yang terdampak justru jalan milik Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Menurutnya, pemasangan sheet pile atau dinding penahan tanah di sepanjang saluran dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi amblas dan longsor di Jalan CBL. Namun, keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi tantangan besar.
"Kalau jalan kita dipasang sheet pile, seharusnya jalan akan lebih aman. Tetapi itu bukan kewenangan kami. Panjang CBL kurang lebih delapan kilometer. Untuk satu kilometer saja pemasangan sheet pile bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp20 miliar. Kalau seluruhnya ditangani bisa mencapai ratusan miliar rupiah," paparnya.
Karena itu, DSDABMBK saat ini masih fokus pada penanganan darurat di titik-titik yang mengalami kerusakan. Namun, Dede mengakui bahwa selama faktor penyebab utamanya belum tertangani secara menyeluruh, potensi kerusakan akan terus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
"Ketika terjadi longsor atau jalan amblas, tentu kita tangani. Tetapi titik kerusakannya pasti akan bergeser," pungkasnya.
Reporter: Catur Sujatmiko
Editor: Redaksi