Minggu, 09 November 2025
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Bekasi, Mariam, menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai tidak berpihak kepada insan pers. Pasalnya, menurut Mariam, anggaran kerja sama media semakin diperkecil, sementara kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) justru dilakukan berulang kali dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah.
“Media itu profesi yang sangat mulia dan diatur dalam undang-undang. Tapi kenyataannya, pemerintah justru seperti tidak menghargai peran wartawan dalam pembangunan daerah,” ujar Mariam dengan nada tegas.
Mariam menyoroti realita bahwa banyak media lokal hanya mendapatkan kerja sama publikasi dengan nilai yang sangat kecil. Dalam satu tahun, kata dia, ada media yang hanya memperoleh dua kali tayang dengan nilai Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.
“Kalau dihitung setahun, nilainya tidak sampai ratusan juta. Tapi pemerintah mewajibkan media harus berbadan hukum PT, memiliki PKP, laporan pajak tahunan, bahkan kantor tetap. Bayangkan, sewa kantor dan listrik saja sudah besar biayanya, sedangkan hasil kerja sama sangat minim,” keluhnya.
Ia menilai kondisi ini tidak adil dan berpotensi mematikan eksistensi media lokal. “Pemerintah minta profesional, tapi tidak memberikan dukungan yang layak. Akhirnya banyak wartawan yang terpaksa gulung tikar karena tidak kuat menanggung biaya operasional,” tambah Mariam.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap kemitraan dengan media. “Apakah pemerintah Kabupaten Bekasi memang tidak membutuhkan media? Padahal pers adalah salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia — bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” tegasnya.
Mariam juga menyinggung perbandingan anggaran antara kerja sama media dan kegiatan Bimtek. “Pemerintah bisa melaksanakan Bimtek berkali-kali dalam setahun dengan biaya ratusan juta rupiah. Tapi ketika bicara kerja sama publikasi, seolah-olah anggarannya tidak ada. Di mana keadilannya?” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dengan insan pers agar tercipta hubungan yang saling menghargai dan mendukung, demi terciptanya transparansi informasi serta pembangunan daerah yang lebih baik. (Catur Sujatmiko)