Jumat, 13 November 2026
tribatimes.com - KABUPATEN BEKASI - Pelaksanaan kegiatan Sarana Olahraga (SOR) masyarakat dan sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan. Sejumlah pekerjaan fisik yang dipantau di lapangan diduga tidak dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, kualitas material hingga metode pengerjaan menjadi pertanyaan serius.
Sorotan tersebut mencuat setelah Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi, Mariam, mengungkap sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek SOR. Temuan itu mencakup dugaan lemahnya pengawasan, penggunaan material yang dipertanyakan mutunya, hingga metode pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Menurut Mariam, dalam sejumlah pekerjaan yang dipantau, pihaknya kerap kali tidak menemukan keberadaan konsultan maupun pengawas lapangan ketika pekerjaan berlangsung.
"Beberapa pekerjaan SOR yang kami pantau, kerap tidak ada pengawas dan konsultan. Bahkan, saat proses pengecoran berlangsung, konsultan maupun pengawas diduga tidak diberitahu saat proses loading material. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan," ungkap Mariam.
Ia juga membeberkan sejumlah dugaan penyimpangan teknis yang dinilai tidak boleh dianggap sepele. Di antaranya, dugaan penambahan air pada material beton dari mobil pengangkut (mixer truck) sehingga konsistensinya menjadi terlalu encer seperti bubur.
Selain itu, proses pengecoran memakai papan bigisting dengan ketinggian 10 cm, namun dikurangi mencapai 2, sampai 5 cm, di pemadatan dasar diduga tidak dilakukan secara optimal. Pada pekerjaan lainnya, FWJI juga menemukan indikasi tidak digunakannya lapisan pondasi agregat (LPA) dan pemasangan besi wiremesh yang diduga tidak dilengkapi penyangga beton (beton decking), serta ketebalan hasil pengecoran yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
"Kalau benar material beton ditambah air secara tidak sesuai prosedur, pemadatan dilakukan asal-asalan, kemudian ketebalan dan pemasangan wiremesh tidak sesuai spesifikasi, ini bukan persoalan sepele. Kualitas dan daya tahan lapangan olahraga masyarakat bisa dipertaruhkan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Mariam mendesak Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kritik biasa. Ia meminta dinas terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dipersoalkan, termasuk mengevaluasi kinerja kontraktor, konsultan pengawas, dan pengawasan internal.
Ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi Mariam juga meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek SOR yang dilaporkan.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan administrasi dan laporan progres pekerjaan. Pemeriksaan fisik di lapangan diperlukan untuk memastikan material, ketebalan beton, struktur pondasi bawah, serta seluruh tahapan pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.
"Inspektorat jangan tutup mata. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi juga jangan tutup mata. Ini anggaran dari PAD yang bersumber dari pajak masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menerima bangunan fisik, tetapi kualitasnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan," tegas Mariam.
Ia menambahkan, pihaknya mengaku telah menyampaikan laporan dan informasi mengenai dugaan persoalan tersebut kepada kepala bidang (kabid) serta pengawas terkait. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Mariam ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi menilai belum ada penjelasan resmi maupun tindak lanjut yang memadai dari Disbudpora Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha, ST., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan SOR tahun anggaran 2026 memiliki pagu sekitar Rp30 miliar untuk 280 titik pekerjaan fisik.
Namun, pelaksanaannya belum digelar karena masih menunggu kepastian agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
"Di tengah efisiensi anggaran 2026, pagu SOR kita Rp30 miliar untuk 280 titik fisik. Tapi belum kita gelar karena menunggu Porprov. Kalau kita ikut, SOR jalan di perubahan. Kalau tidak, tetap tunggu kebijakan pimpinan," ujar Iman saat menghadiri kegiatan workshop di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada Selasa (5/5/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, Disbudpora Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi.
Reporter Catur Sujatmiko