Rabu, 11 November 2026
tribatimes.com - Cirebon - Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendorong agar anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) mendapatkan jaminan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan kepastian jaminan bagi anggota Satlinmas yang selama ini berada di garis depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Asep saat menghadiri Apel Akbar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan sekaligus Pengukuhan DPD dan DPC Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (ASLINMAS) se-Jawa Barat di Stadion Watubelah, Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, Asep menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Satlinmas harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah desa.
Kabupaten Bekasi sendiri mengirimkan 460 anggota Satlinmas untuk mengikuti apel akbar yang diikuti sekitar 14.250 personel dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Apel tersebut juga dihadiri Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. S.T. Burhanuddin, S.H., M.M., selaku pembina apel.
"Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi bisa memenuhi undangan ini. Kabupaten Bekasi mengirimkan perwakilan sebanyak 460 orang. Ini menunjukkan antusiasme dan semangat anggota Satlinmas kita," ujar Asep.
Namun, bagi Asep, partisipasi dalam apel akbar tersebut bukan sekadar kehadiran dan seremoni. Momentum itu juga menjadi pengingat bahwa pengabdian anggota Satlinmas perlu diimbangi dengan perhatian nyata terhadap kesejahteraan dan keselamatan mereka.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memberikan dukungan di bidang kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, menurutnya, jaminan kesehatan saja belum cukup. Anggota Satlinmas juga membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan, terutama untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia saat menjalankan tugas.
"Yang nanti akan kita mintakan kepada Pak Gubernur adalah BPJS Ketenagakerjaan. Karena ada santunan apabila terjadi risiko, baik meninggal dunia secara normal maupun meninggal karena kecelakaan kerja. Besaran santunannya juga berbeda," jelasnya.
Asep mengatakan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi anggota Satlinmas di daerah.
Dengan adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, ia berharap para anggota Satlinmas tidak hanya dituntut menjalankan tanggung jawab menjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko dalam pelaksanaan tugas.
Menurut Asep, Satlinmas memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, membantu menjaga ketertiban umum, serta menciptakan situasi keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat.
Keberadaan mereka kerap menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun penanganan kondisi sosial di lingkungan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan personel Satlinmas dinilai tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Satlinmas ini adalah garda terdepan. Mereka menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintahan dan menjaga keamanan masyarakat agar Indonesia tetap aman, tenteram, dan damai," pungkasnya.
Dorongan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan pengabdian Satlinmas, tetapi juga memastikan para anggotanya memperoleh perlindungan dan penghargaan yang layak atas tugas yang dijalankan.
Redaksi